Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Singa SH MH bersama wakil Bupati Simalungun H Zonny Waldi didampingi Sekertis Daerah Erson Singa menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para pimpinan OPD di Lingkungan Pemkab Simalungun dalam rangka tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2021.
Rakor tersebut di gelar di Balei Harungguan Djabanten Damanik Kantor Bupati Simalungun, Pamatang Raya, Senin (4/4/2022) juga di hadiri Kepala BPK RI perwakilan Sumatra Utara Eydu Oktian Panjaitan.
Plt. Inspektorat Simalungun Roganda Sihombing dalam Laporannya menyampaikan bahwa proses tindak lanjuti atas temuan pada tahun 2020 ada beberapa temuan yang sudah kita tidak lanjuti dan sedang dalam proses, bahkan sudah ada terbit putusan Pengadilan Negeri Medan, dan Penyelesaian Aset tetap yang belum terbit antara lain pengadaan mesin pada Dinas Pendidikan.
Dalam kesempatan itu, Bupati Simalungun menyampaikan terimakasih atas kehadiran BPK RI Perwakilan Sumatra Utara dalam rakor Pemkab Simalungun.
Menurut Bupati, jika pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan SOP yang ada dan benar-benar di jalankan, maka kesalahan seperti temuan ada di dapatkan.
“Sebenarnya saya merasa malu atas temuan ini, walaupun sebenarnya ini belum masuk masa pimpinan kami. Ini merupakan kelalaian dan saya harap jangan di ulangan lagi,”pungkas Bupati.
Untuk kedepan, Bupati berharap temuan-temuan seperti ini tidak lagi kita temukan. Untuk itu mari bekerja sama untuk membangun Simalungun ini sesuai Visi Misi Pemerintah saat ini. “Saya telah memberikan amanah kepada Kepala OPD. Jadi bapak dan ibu lah yang bertanggung jawab atas staf dan pegawai Bapak ibu dalam bekerja,”tandas Bupati.
Disisi lain, Bupati menjelaskan terkait dengan kerusakan infrastruktur jalan di Simalungun memang kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Menurut Bupati Pemkab Simalungun bersama masyarakat sudah melakukan perbaikan dengan cara swadaya masyarakat melalui program Marharoan Bolon.
Bupati Simalungun Gelar Rakor Tindak Lanjut LHP BPK RI atas LKPD Tahun 2021.
“Kalau di perkiraan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan Haroan Bolon terkumpul dana hampir mencapai Rp.1 miliyar yang terbagi di beberapa daerah jalan rusak di Simalungun, namun kondisi saat ini sudah kembali rusak lagi, karena Haroan bolon itu hanya untuk mengatasi jalan sekedar layak jalan,”tutur Bupati.
Bupati berharap kepada BPK RI, kiranya dapat memberikan masukan dan bimbingan atas temuan dan kepemimpinan kami kedepannya agar lebih baik.
Sementara itu, Kepala BPK RI perwakilan Sumatra Utara Eydu Oktian Panjaitan dalam paparanya menyampaikan bahwa pihak saat ini melakukan entry meeting pemeriksaan LKPD secara resmi dan sudah berjalan selama satu minggu.
“Jika kita berkumpul di sini diharapkan agar lebih formal terkait dengan izin. Dan sudah banyak hal yang kami sampaikan soal pemeriksaan keuangan dan sudah banyak Perubahan di Simalungun,”sebut Eydu.
Eydu juga mengakui betapa rusaknya infrastruktur di Simalungun dan hal tersebut harus menjadi Priotas utama. “Ini juga akan saya sampaikan kepada Gubernur betapa rusaknya infrastruktur Jalan di Simalungun,”ujarnya.
Selanjutnya Kepala BPK RI Perwakilan Sumut mengajak kepada pimpinan OPD di jajaran Pemkab Simalungun untuk bersama-sama bekerja sesuai visi misinya Pemerintah Kabupaten Simalungun.
“Jika ada pemeriksaan di infrastruktur di harapkan jangan takut, tapi belajarlah agar tidak ada kesalahan, jangan menutup diri banyak lah bertanya agar lebih terbuka menyelesaikan persoalannya,”kata Eydu
Selanjutnya Eydu juga mengapresiasi kehadiran pimpinan OPD dalam rakor ini. “Kami bangga atas kehadiran bapak ibu OPD, karena kehadiran kita di sini, saya yakin untuk perbaikan. Dan kami juga hadir untuk melakukan perubahan,”ucapnya.
“Harapan kita, kita mau kita bukan yang dulu lagi. Tujuan pemeriksaan ini adalah memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan telah disajikan secara wajar dalam semula hal yang material sesuai prinsip akutansi yang berlaku Umum di Indonesia,”tutur Eydu.
Menurutnya, prinsip akutansi yang berlaku umum di Indonesia meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akutansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perturan undangan-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
“Jika Simalungun mau bagus, maka OPD nya dan pegawai harus bagus juga pimpinannya juga harus patuh kepada Undangan-undangan yang berlaku. Dan saat ini Simalungun sudah mencapai 79 % pencapaian serapan anggaran, dan seharusnya bisa di tingkatkan menjadi 80% agar lebih baik,”kata Eydu.
Rakor tersebut di hadiri oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesra Resman Saragih, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan Debora DPI Hutasoit, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sarimuda AD Purba, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rahmadani Purba dan Asisten Administrasi umum Akmal H Siregar.
