Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Simalungun H Zonny Waldi menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Mitra kerja Provinsi Sumatera Utara (Provsu).
Rakor tersebut juga dihadiri oleh Forkopimda Prov. Sumut, Perwakilan BKKBN Prov. Sumut, Bupati /Walikota Se-Sumatera utara, berlangsung di Aula Raja Inal Siregar Lantai II, Kantor Gubernur Sumatera utara ,medan Sumut Rabu (17/10/2024).
Plt. Bupati Simalungun Hadiri Rakor TPPS dan Mitra Kerja Provinsi Sumatera Utara
Rapat ini sebagai tindak Lanjut pasca intervensi serentak, sekaligus dalam rangka persiapan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024 dan Pemetaan Pemanfaatan Dana Insentif Fiskal. Melalui daring, rakor ini juga diikuti oleh TPPS se-Sumatera Utara.
Rakor dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara di wakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan Sumber Daya Manna Wasalwa Lubis.
Manna Wasalwa menyampaikan, rakor itu juga untuk memaksimalkan intervensi spesifikasi yang langsung masuk ke mulut sasaran melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbahan pangan lokal dan Intervensi sensitif melalui pembangunan sumber air minum layak dan jamban sehat.
Selain itu, rakor ini juga dalam rangka mempercepat realisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dana Sayur Puskesmas untuk PMT local, dari 47,79 % ke 100 %. Kemudian mempercepat realisasi dana desa untuk percepatan penurunan stunting.
“Segera Juga lakukan kalibrasi alat antroprometri, segera latih kader Posyandu yang belum di latih tentang pengukuran dan penimbangan, optimalkan peran CSR (Corporate Social Responsibility) dalam mengintervensi balita dan ibu hamil,”pinta Manna Masalwa.
Ia juga meminta untuk manfaatkan dana fiskal semaksimal mungkin dan penguatan sinergitas lintas sector. “TPPS Provinsi akan monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota,”ujarnya.
Sebelum nya Ketua TPPS Provinsi Sumut diwakili Kepala Bapelitbang Prov. Sumut melaporkan tentang kondisi stunting di Sumatera Utara berdasarkan hasil SSGI 2024. Prevalensi Stunting di Sumut 18,9%, dimana kondisi ini menunjukkan penurunan stunting 2,2% dari prevalensi stunting 2023 sebesar 21,1%.
“Dalam mendukung sukses nya kegiatan intervensi sangat di perlukan sumber daya yang kompeten, dimana masih banyak terdapat Kader yang belum terlatih,”ujarnya.
Sementara itu Plt Kepala BKKBN RI DR Sundoyo, melalui daring menyampaikan, walaupun secara presentase Sumatera Utara sudah lebih rendah dari nasional, namun secara absolut tetap sebagai penyumbang besar nya stunting di Indonesia. “Jadi Sumatera Utara sebagai prioritas dalam PPS di Indonesia,”sebutnya.
Sundoyo juga menyebutkan bahwa, stunting adalah multi dimensi sehingga semua pihak harus membangun civil society organization. Kabupaten/Kota dengan fiskal yang tinggi harus mengalokasikan anggaran untuk penanganan gizi, mendeteksi dan mengatasi masalah gizi.
“Dibutuhkan Posyandu dan Puskesmas, diperlukan juga kader yang terlatih dan satu data diperlukan agar intervensi bisa tepat sasaran,”pungkasnya
Sebagai narasumber dalam rakor tersebut yakni Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Prov. Sumut H. Mhd. Ramadhani Lubis dan Pj Wilayah Sumatera Utara, Rifki ilahi PJ wilayah Sumatera Utara SSGI 2024. Rakor tersebut dirangkai dengan sesi diskusi.(*)
