Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, mewakili Bupati Simalungun, bersama Ketua DPRD Simalungun, Sugiarto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.
Hadiri Rakornas Produk Hukum Daerah di Kendari, Wabup Simalungun: Produk Hukum Daerah Miliki Peran Vital
Rakornas ini berlangsung pada 26–28 Agustus 2025 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan mengusung tema: “Produk Hukum Daerah untuk Kemudahan Investasi dan Pemantapan Astacita.”
Rakornas dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya produk hukum daerah sebagai instrumen utama dalam menciptakan kepastian hukum serta memperbaiki iklim investasi di seluruh wilayah Indonesia.
Turut hadir dalam kegiatan ini para pejabat dari berbagai kementerian, termasuk perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 5.000 peserta dari berbagai provinsi, kabupaten/kota, yang terdiri atas gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRD, biro hukum pemerintah daerah, serta perwakilan pelaku usaha.
Adapun agenda Rakornas meliputi: Penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendagri dan Kemenkumham, diskusi panel lintas kementerian, dan pemberian penghargaan kepada daerah dengan indeks kepatuhan tinggi dalam pembentukan produk hukum.
Selain itu, Rakornas ini juga menyelenggarakan UMKM & Ekonomi Kreatif Expo sebagai wadah promosi produk unggulan daerah serta pertunjukan budaya khas Sulawesi Tenggara.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Simalungun menyebutkan bahwa, produk hukum daerah memiliki peran vital dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berdaya saing, dan berkeadilan.
“Rakornas ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Simalungun untuk memperoleh masukan, pengalaman, dan best practices dari daerah lain dalam menyusun regulasi yang efektif serta selaras dengan kebijakan nasional,”ujar Wakil Bupati.
Wabup Simalungun juga menyoroti dampak ekonomi langsung Rakornas terhadap Kota Kendari. Menurutnya, kehadiran ribuan peserta turut memberikan kontribusi signifikan pada sektor perhotelan, transportasi, kuliner, dan pariwisata lokal.
Keikutsertaan Pemkab Simalungun dalam forum strategis ini menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong perbaikan iklim investasi, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis hukum yang berkeadilan.(*)
![]()
Berita Lainnya
Percepat Pembangunan KDKMP, Pemkab Simalungun Gelar Rakor Bersama TNI
Upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Simalungun tidak hanya berfokus pada anggaran dan perencanaan, tetapi juga berhadapan dengan persoalan klasik berupa...
Tingkatkan Keaktifan Peserta Pertahankan UHC, Pemkab Simalungun Gelar Forum Komunikasi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun terus berupaya mempertahankan predikat Universal Health Coverage (UHC) di wilayahnya. Upaya konkret tersebut dilakukan dengan menggelar...
Ziarah ke Makam Raja Siantar Sang Nauwaluh Damanik: Menutup Rangkaian Ziarah Raja Marpitu dalam Hari Jadi ke-193 Daerah Simalungun
Rangkaian ziarah nasional dalam memperingati Hari Jadi ke-193 Daerah Simalungun Tahun 2026 resmi ditutup dengan penuh khidmat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab)...
Hadiri Rakon Program MBG, Wakil Bupati Simalungun Tegaskan Pengawasan dan Kolaborasi
Komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali ditunjukkan. Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga,...
“Hari Jadi ke-193 Daerah Simalungun: Momentum Perkuat Generasi Kini dengan Warisan Masa Lampau*
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun secara resmi menggelar Peringatan Hari Jadi Ke 193 Daerah Simalungun dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Simalungun,...
Pemkab Simalungun Tegaskan Komitmen Perkuat Peran PKK Sebagai Motor Penggerak Kesejahteraan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun kembali menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat peran gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Organisasi ini dipandang bukan...