Bupati diwakili Wakil Bupati Simalungun H Zonny Waldi SSos MM menyampaikan nota pengantar Keuangan Rancanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (R-APBD TA 2022) dalam rapat paripurna DPRD, bertempat di gedung DPRD Simalungun, Pamatang Raya, Sumut, Senin (15/11/2022).
Rapat paripurna DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Simalungun Timbul Jaya Sibarani didampingi wakil ketua Elias Barus dan Sastra Joyo Sirait dan dihadiri anggota DPRD Simalungun, para asisten dan pimpinan OPD dijajaran Pemkab Simalungun.
Bupati Simalungun dalam nota pengantar tertulisnya yang dibacakan Wakil Bupati mengatakan penyusunan R-APBD pemerintah daerah didahului dengan KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati oleh Peraturan Daerah dan DPRD. (Perda).
“Kita semua dituntut untuk bekerja keras agar tercapai sasaran program dan kegiatan pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Simalungun,”kata Wabup.
Dikatakan, dalam penyusunan APBD TA 2022, pemerintah daerah mengalokasikan angaran yang memadai untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan, yang meliputi dukungan pemulihan ekonomi daerah terkait terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi, untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan penyediaan layanan publik, perlindungan sosial dna pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan dukungan pelayanan vaksinasi Covid-19.
Sebagai bentuk perencanaan jangka pendek, penyusunan R-APBD Kabupaten Simalungun TA 2022 didasari pada asumsi yang telah ditetapkan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
Berdasarkan asumsi itu, R-APBD serta pembiayaan yang diproyeksikan tahun 2022 sebagai berikut; pendapatan Rp 2.371.874.939.783,00, belanja Rp 2.366.574.730.441,00 trilyun, surplus Rp. 5.300.209.342,00. Pembiayaan: penerimaan pembiayaan Rp 1 milyar, pengeluaran pembiayaan Rp 6.300.209.343,00, pembiayaan netto Rp. 5.300.209.342,00. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0.
Meskipun jumlah anggaran yang tersedia dirasakan masih terbatas, namun jika semuanya dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, konsekwen dan proporsional dibarengi dengan pangawasan yang baik, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan kembali pulih dan mengalami peningkatan salapun dalam situasi pandemi saat ini.
