Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara (Prov. Sumut) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Musrenbang RPJMD dan RKPD tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jln. Diponegoro, Medan, dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera utara (Gubsu) Muhammad Bobby Afif Nasution SE MM, Senin (05/05/2025).
Hadiri Musrenbang RPJMD dan RKPD Prov. Sumut, Bupati Simalungun Sambut Positif Dengan Kolaborasi Antar-Daerah
Selain Bupati Simalungun kegiatan juga dihadiri oleh kepala daerah kabupaten/kota se- Sumatera Utara (Sumut), sejumlah narasumber, seperti Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata RI dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Dalam sambutannya Gubsu menekankan pentingnya sinkronisasi antara visi pembangunan pusat dan daerah, terutama menuju pencapaian Indonesia Emas 2045. Gubsu juga meminta agar musyawarah dan penyusunan perencanaan harus dilakukan dengan berkualitas dan berlandaskan pada pembangunan daerah.
Kepada semua pihak, Gubsu mengajak untuk ikut berperan aktif dan menjadi bagian yang tidak terpisah dalam mewujudkan semua harapan dan cita-cita bersama, serta program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.
Sementara itu, Bupati Simalungun menyambut positif dengan kolaborasi antar-daerah, dan inovasi dalam pembiayaan pembangunan, termasuk peluang pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai alternatif sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov. Sumut dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, PT Kawasan Industri Nusantara tentang Pengelolaan Tenaga Kerja di KEK Sei Mangkei 2025-2026.
Selain itu, juga dilakukan penandatanganan MoU Satu Data dengan BPS Sumut, sebagai langkah menuju tata kelola pembangunan yang berbasis data dan terukur.(*)