Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun melalui sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar rapat sosialisasi penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Selasa (22/7/2025). Rapat ini mendapatkan asistensi dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang tersambung via platform Zoom Meeting.
Pemkab Simalungun dan BGN Gelar Rapat Sosialisasi Program MBG, Masalah Bahan Baku Hingga Topografi Juga Dibahas
Rapat yang dipandu Plt Sekda Kabupaten Simalungun, Albert R Saragih, tampak perangkat kecamatan dan yayasan yang berasal dari 32 kecamatan di Simalungun memaparkan kondisi masing-masing.
Salah satu pihak kecamatan yang merasa tertantang menggelar program MBG adalah Kecamatan Dolok Silou. Camat Dolok Silou, Agusti Ginting mengatakan jumlah siswa dari SD, SMP dan SLTA yang ada di wilayahnya mencapai 2.569 orang. Terlebih lagi masuk ke persoalan topografi dan jarak daerah yang sangat berjauhan.
“Jarak ujung kecamatan dan ke ujung kecamatan kami yang lain mencapai 2 jam. Sementara kantor Camat kami ada di tengah-tengah sehingga untuk menjangkau ke sekolah pinggiran dibutuhkan kurang lebih 1 jam,” kata Agusti Ginting.
Agusti pun meminta fleksibilitas penyelenggaraan program MBG bisa dilaksanakan di Kecamatan Dolok Silou yang notabene berjarak 55 km dari Ibu Kota Kabupaten Simalungun di Pematang Raya.
Selain itu, sejumlah yayasan/pesantren yang ada di Kecamatan Dolok Batu Nanggar – Kecamatan Bandar Huluan mengaku sangat senang karena akses jalan utama di tempat mereka pada Semester I Tahun 2025 sepanjang 5 km sudah diperbaiki.
“Untuk di kami kebetulan akses jalan sudah bagus karena pada tahun ini Pak Bupati membangunnya. Jadi, antar kecamatan bisa ditempuh 10-20 menit,”kata Pimpinan Pondok Pesantren Baitussalam Bandar Huluan, Al-Ustadz Hotmatua Harahap.
Sejumlah pertanyaan juga dilontarkan beberapa OPD terkait administrasi dapur MBG, fleksibilitas waktu pelaksanaan, maupun potensi penggunaan bahan baku dari hasil pertanian lokal.
Mendapat beragam pertanyaan dari audiens, Enny Indarti selaku Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa pendirian dapur MBG harus melalui proses sertifikasi higienitas dan sanitasi.
“Proses administrasi dulu dilakukan baru membangun dapur MBG, bukan sebaliknya. Proses pengusulan dapur ini juga sesuai dengan aplikasi Mitra Badan Gizi Nasional,”ujar Enny
Selanjutnya, Enny menyampaikan bahwa lewat aplikasi ini, BGN akan melihat pengelolaan berbagai aspek operasional dapur, termasuk pemantauan bahan baku, pengelolaan distribusi makanan, dan pelacakan perkembangan anak penerima manfaat.
“Kepada yayasan-yayasan yang akan menjadi mitra MBG, apabila ada areanya yang luas, bisa juga nanti ditanami tanaman sayur-mayur dan peternakan sesuai bahan baku makanan bergizi,” katanya.
“Kemudian apabila ada kerja sama dengan Koperasi Merah Putih, itu sifatnya hanya mitra,” kata Enny Indarti seraya menyebut bahwa komoditas bahan baku yang dipakai boleh mengandalkan potensi pertanian lokal.
Enny mengaku program MBG terus dirampungkan di mana pemerintah pusat baru melantik Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) pada Juli 2025 ini. SPPI yang berasal dari berbagai disiplin ilmu akan bekerja dalam bidang pemenuhan gizi nasional.
Sementara itu, Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih yang menelaah kondisi daerahnya untuk melaksanakan MBG menyampaikan pihaknya akan memenuhi segala aspek kebutuhan penyelenggaraan program nasional tersebut.
Bupati Simalungun sendiri tampak memanggil sejumlah OPD teknis dalam menajamkan penyelenggaraan MBG di Simalungun yang dikenal memiliki luas daerah dan kekayaan alam.
“Semua yang dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun akan dipakai dalam mendukung program MBG ini. Kita juga ingin mengundang dunia usaha mengambil kesempatan ini,” kata Bupati.
Untuk tanggal pelaksanaan MBG di Kabupaten Simalungun, Bupati Simalungun akan kembali merampungkan kelengkapan persyaratan yang diminta BGN. Namun ia berupaya program ini bisa dirasakan para pelajar secepatnya.(*)
