Munas APKASI (Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) ke-VI yang berlangsung 29 – 31 Mei 2025 di Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara, membahas berbagai isu-isu strategis terkait pembangunan daerah.
Munas APKASI diikuti langsung oleh Bupati Simalunngun, Anton Achmad Saragih berasama Bupati se-Indonesia. Secara resmi Munas tersebut dibuka oleh Presiden RI, Prabowo Subianto diwakili Kepala Staf Presiden, AM Putranto, Jum’at (30/5/2025).
Munas VI APKASI Bahas Berbagai Isu-isu Strategis Terkait Pembangunan Daerah
Pembukaan Munas Apkasi VI ini ditandai dengan Pemukulan Tetengkoren oleh Kepala Staf Presiden bersama peserta Munas termasuk Bupati Simalungun.
Selain membahas isu-isu strategis, Munas APKASI ini juga menetapkan Bupati Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum APKASI periode 2025-2030, dan Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, selaku tuan rumah Munas VI, ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal APKASI.
Kegiatan ini sekaligus menjadi puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 APKASI dengan mengusung tema “Perkuat Soliditas Daerah Dalam Mendukung Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dalam sambutannya, Kepala Staf Presiden, AM Putranto mengucapkan selamat kepada Minahasa Utara karena sukses melaksakan Munas VI APKASI Tahun 2025.
Putranto juga menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto, yang begitu mengapresiasi pelaksanaan Munas di Minut, Sulawesi Utara.
Dibukanya Munas VI, membuat Minahasa Utara resmi menjadi kabupaten tuan rumah pertama pelaksanaan Munas di luar Jakarta.
Pjs Ketua Umum Apkasi, Mochamad Nur Arifin (Bupati Trenggalek) menyampaikan, Munas kali ini akan menjadi momen penting bagi pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.
“Munas VI Apkasi tidak hanya menjadi ajang pemilihan Ketua Umum definitif untuk masa bakti 2025-2030, tetapi juga wadah untuk membahas isu-isu strategis terkait pembangunan daerah,”ujar Bupati Trenggalek yang akrab disapa Cak Ipin.
Sisamping itu, pada kegiatan Munas juga akan dibahas mengenai pokok pikiran dan rekomendasi yang merupakan sikap organisasi dalam merespon berbagai permasalahan di lapangan terkait pelaksanaan otonomi daerah.
Cak Ipin menjelaskan, beberapa isu krusial juga akan dibahas dalam Munas, antara lain revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Transfer Keuangan ke Daerah dan Desa (TKDD).
“Kita juga akan membahas strategi alternatif pembiayaan daerah, terutama pasca efisiensi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ini penting agar daerah tetap mandiri secara fiskal,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif APKASI, Sarman Simanjorang mengatakan, APKASI telah bertransformasi menjadi organisasi yang diperhitungkan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri.
Peran APKASI sendiri tidak hanya dirasakan oleh 416 kabupaten, tetapi juga oleh pemerintah pusat, DPR RI, DPD RI, akademisi, lembaga donor, hingga investor dan buyer nasional maupun internasional”.
Kegiatan Munas ini diharapkan menjadi wadah yang tepat bagi daerah untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi antar kabupaten yang dapat mendukung pembangunan di masing-masing daerah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang turut hadir dalam Munas ini, menyampaikan apresiasinya terhadap jalannya proses pemilihan.
“Bupati adalah penyambung suara daerah kepada pemerintah pusat. Semoga ketua umum yang baru dapat memperkuat soliditas antar kepala daerah,”ujar Ribka Haluk.(*).
